Meski terus menerus disuarakan di tiap perhelatan Hari Perempuan Internasional, perempuan masih menghadapi berbagai tantangan di ruang kehidupan sehari-hari. Bahkan ketika krisis dan bencana terjadi, perempuan menjadi kelompok yang paling terdampak, tapi sekaligus paling tak terlihat.
Dalam Webinar bertajuk “Indonesia Dalam Pusaran Darurat Kekerasan Terhadap Perempuan: Mengurai Kekerasan Struktural” yang diselenggarakan Yayasan Keadilan dan Perdamaian Indonesia, Farah dari LBH Aceh menuturkan kekerasan seksual menimpa mahasiswi yang mencari tempat aman saat bencana banjir bandang akhir tahun lalu.
Selain itu, hak dasar para perempuan sukar diakses. Para perempuan tak bisa mengakses air bersih dan kehilangan rasa aman ketika berada di tempat pengungsian.
Kebutuhan spesifik perempuan, seperti pembalut, juga luput dari prioritas bantuan saat itu. Belum lagi, para ibu menyusui, perempuan hamil, lansia, dan difabel yang kian terabaikan.
“Budaya patriarki ini memperparah keadaan. Kebutuhan spesifik perempuan dianggap tak penting, bahkan dijadikan bahan ejekan oleh laki-laki ketika dalam paket bantuan ada pakaian dalam perempuan,” ujar Farah dari LBH Aceh.
Bayang-bayang kekerasan ini berkelindan dengan beban ganda. Urusan domestik, kerja perawatan, hingga upaya menyokong ekonomi di tengah bencana jatuh semua pada perempuan. Sedangkan, keterlibatan mereka dalam pengambilan keputusan minim.
Situasi nyaris serupa juga pernah terjadi ketika pandemi. Jumlah perempuan kepala keluarga meningkat 12,73% pada 2023, menurut data dari Pemberdayaan Perempuan Kepala Keluarga (PEKKA). Para perempuan kepala keluarga ini menjadi tulang punggung keluarga akibat kematian suami selama masa pandemi.
Dalam babakan krisis lain, seperti konflik wilayah, Nerlian Gogali, pendiri Institut Mosintuwu, menjadi saksi para perempuan yang bertahan pasca konflik Poso. Selain menata kembali keluarga, Nerlian menemukan para perempuan di Poso kala itu yang menjajal kembali merajut damai yang sempat terkoyak.
“Bagaimana perempuan Muslim membantu perempuan Kristen, dan perempuan Kristen membantu perempuan Muslim. Mereka saling membantu dalam kehidupan sehari-hari. Sesuatu yang hampir tidak pernah diberitakan oleh media massa,” ujar Lian.
“Saya melihat bahwa kekuatan perempuan seharusnya menjadi aset besar dalam membangun perdamaian yang setara dan berkelanjutan di Poso,
“Ini juga menunjukkan bahwa konflik tersebut didasarkan pada politik ekonomi. Bukan didasarkan pada agama. Karena sejak lama, penduduk Poso selalu hidup berdampingan dengan berbagai perbedaan,” tambah Lian.
Di tengah tekanan sosial harus tetap bertanggungjawab terhadap urusan domestik, para perempuan ini harus menghidupi keluarga bahkan kadang dituntut juga kiprah di masyarakat sebagai dalih representasi, padahal suaranya tak dihitung.
Akibatnya, kelelahan mental menyerang. BBC News Indonesia menemukan peristiwa ibu bunuh diri dengan anaknya di Bandung pada 2025 merupakan salah satu gambaran dari ketidakadilan dari beban ganda yang menimpa perempuan.
Beberapa waktu lalu, ibu tunggal di Ngada juga harus pasrah kehilangan anaknya yang bunuh diri karena himpitan ekonomi.
Alih-alih mendapat sokongan, ibu tersebut justru dipertanyakan bagaimana dirinya mengurus anak. Padahal sekitar 10 tahun, ia bekerja serabutan di ladang tetangga untuk membiayai lima anaknya. Suaminya yang izin bekerja ke Kalimantan sejak 10 tahun lalu tak lagi ada kabar.
Deputi Bidang Kesetaraan Gender Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Amurwani Dwi Lestariningsih. berkata keterlibatan perempuan dalam pekerjaan domestik lebih tinggi dibanding laki-laki meski sebagian juga merangkap sebagai penyedia utama finansial keluarga.
Ia juga menambahkan perempuan menanggung beban terbesar dari pekerjaan perawatan/pengasuhan tidak berbayar dalam keluarga. Sementara itu, para perempuan ini acap kali tak didengar pendapatnya dalam proses pengambilan keputusan, baik di lingkup rumah hingga di tengah masyarakat.
“Sudah adilkah rumah kita? Ini merupakan refleksi penting. Rumah adalah fondasi dari masyarakat. Jika rumah tangga kita belum adil, bagaimana mungkin kita bisa membangun bangsa yang adil dan setara?” ucap Amurwani.
Cara berjuang lewat Sekolah Perempuan
Kendati demikian, para perempuan selalu punya cara untuk bertahan dan berjuang, bahkan meretas kemiskinan struktural. Salah satu melalui sekolah perempuan yang memberikan secercah harapan bagi para perempuan, terutama yang berasal dari akar rumput.
Direktur Institut KAPAL Perempuan, Misiyah menjelaskan sekolah perempuan menyasar perempuan akar rumput yang tinggal di desa-desa untuk memperkenalkan berbagai hal dasar melalui modul pendidikan yang berisi mengenai gender, pluralisme, kesehatan reproduksi dan seksualitas, pengorganisasian, dan juga advokasi.
“Tujuan utama dari sekolah perempuan ini mengembangkan kepemimpinan agar terbangun kesadaran, kepedulian, solidaritas, hingga berkomitmen menjadi pelaku perubahan sosial agar terbebas dari kemiskinan,” ujar Misiyah.
Sekolah Perempuan di bawah naungan Institut KAPAL Perempuan sudah berkiprah sejak 2000 dan telah menyebar di berbagai wilayah.
Adapun wilayah-wilayah pengembangan Sekolah Perempuan adalah desa miskin kepulauan, desa miskin pesisir, wilayah kering, desa miskin rawan bencana alam, desa miskin yang terjadi penguatan identitas berbasis nilai-nilai konservatif, wilayah dengan kerusakan lingkungan dan kelurahan miskin kota yang rawan bencana banjir.
“Mereka belajar secara intensif setiap 1 atau 2 minggu sekali di rumah-rumah penduduk, lahan kosong, pinggir sungai, pinggir pantai, di kantor RW atau balai desa,” kata Misiyah.
Pengalaman perempuan dijadikan sumber utama dalam proses pembelajaran dan membangun pengetahuan. Perempuan di setiap komunitas didampingi oleh fasilitator atau seorang edukator yang tinggal di lokasi Sekolah Perempuan.
Institut Mosintuwu yang didirikan Nerlian Gogali pada 2009 di Poso, Sulawesi Tengah juga memiliki Sekolah Perempuan sebagai salah satu program utamanya.
Sekolah Perempuan Mosintuwu dimulai dari teras rumah Lian di desa Tentena, Poso. Lian berkeliling dari desa ke desa, mengundang para perempuan. Sekitar 20 perempuan menjadi anggota pertama sekolah tersebut. Mereka berkumpul untuk belajar dan berkembang sebagai komunitas.
Keanggotaan Sekolah Perempuan berkembang menjadi 200 wanita di 24 desa. Mereka berbagi pengalaman, bertukar ide, dan mendiskusikan posisi wanita dalam masyarakat dan pembangunan perdamaian.
Sekolah Perempuan mengajarkan sembilan tema utama: wanita dan perdamaian; gender; wanita dan budaya; wanita dan politik; keterampilan berbicara dan berargumen; hak layanan masyarakat; hak ekonomi, sosial-budaya, dan politik; kesehatan seksual dan hak reproduksi; serta ekonomi solidaritas.
Untuk pelajaran terakhir, Sekolah Perempuan membantu perempuan mencapai kedaulatan ekonomi melalui ekowisata dan kebun permakultur.
Lian menghadapi berbagai tantangan ketika mengembangkan sekolah ini karena tidak terbiasa mengorganisir orang. Belum lagi, tantangan lain datang dari suami-suami perempuan.
“Ada saja yang tidak setuju dengan informasi yang dibagikan, terus datang ke saya atau mengirim pesan. Ini malah jadi kesempatan untuk saya menjelaskan dan berdialog dengan para bapak ini. Yang terberat malah datang dari pejabat lokal, yang merasa tersinggung oleh beberapa materi,” ujar Lian.
Kini, Sekolah Perempuan Mosintuwu telah melahirkan juga sejumlah perempuan yang mampu membantu sesama perempuan untuk memahami hak dasarnya dan mengakses kebijakan publik. Hal ini juga terjadi pada Sekolah Perempuan dibawah Institut KAPAL Perempuan.
Disebut ajaran sesat hingga dipercaya desa
Saraiyah (54) yang kini dikenal sebagai penggerak perempuan dan tokoh masyarakat dari Desa Sukadana, Lombok Utara, Nusa Tenggara Barat merupakan besutan dari Sekolah Perempuan di bawah Institut KAPAL Perempuan.
Sejak 2014, Saraiyah dan puluhan perempuan mengikuti Sekolah Perempuan ini. Mereka menyerap berbagai pengetahuan dan informasi melalui materi kesetaraan gender, seksualitas dan kesehatan reproduksi, pemetaan persoalan perempuan, kepemimpinan perempuan, penguatan organisasi, penguatan ekonomi perempuan, dan advokasi.
“Yang terpenting juga bagaimana perempuan bisa berbicara, ikut andil dalam segalanya sehingga kan perempuan-perempuan yang ada di Lombok ini bisa melakukan perubahan. Enggak ada lagi perempuan yang jadi korban kekerasan dan ketidakadilan, baik di keluarga juga di masyarakat,” ujar Saraiyah.
“Selama ini, kan memang itu tidak ada keberaniannya, sehingga di komunitas ini mengajak perempuan-perempuan itu untuk bisa berani, kritis,” imbuh Saraiyah.
Ia bercerita situasi perempuan di daerah sekitarnya, bahkan secara keseluruhan di Lombok hanya berkutat di ranah domestik. Untuk itu, tidak mudah untuk mengajak para pempuan ini bergabung dalam komunitas dan mengikuti materi yang diberikan.
“Ada yang sama sekali waktu kita belajar itu tidak bisa baca tulis sama sekali. Ada yang sekolah, ada yang tidak tamat sekolah, macam-macam anggotanya. Tapi terkadang mereka yang tidak sekolah sama sekali itu yang lebih cepat menangkap pembelajaran. Karena memang mereka menginginkan perubahan,” ucap Saraiyah.
Diakuinya pada tahun-tahun pertama, materi yang diberikan tidak mudah untuk diterima dan dipahami bahkan oleh perempuan. Akibatnya, anggotanya pun silih berganti. Hingga kemudian tantangannya datang juga dari para suami yang istrinya tetap bertahan di sekolah perempuan dan perlahan menerapkan materi yang diterima.
“Itu sampai dikatakan ajaran melanggar suami, ajaran sesat. Tantangan jadi semakin berat untuk mengajak mereka, merangkul mereka. Dari situ, tiap kali pertemuan, saya beri masukan untuk tetap menyampaikan pada suami pelan-pelan. Karena memang tidak mungkin secepat ajak ke sebuah perubahan,” kata Saraiyah.
“Ada yang suaminya bisa mudah paham untuk berbagi peran. Ada yang malah jadi kekerasan. Ini kami bantu semua.”
Meski berat dan penuh tantangan, Saraiyah tetap berjalan dan rutin melakukan advokasi yang jenjangnya sampai ke pemerintah desa.
Dari lingkup keluarga dan masyarakat desa, Saraiyah berhasil membuka ruang pada perempuan agar bisa turut duduk dan mengambil keputusan dalam musyawarah. Pada 2018, Saraiyah kemudian dipercaya menjadi anggota Majelis Krama Desa (MKD) Sukadana. Ia menjadi satu-satunya perempuan dari 11 orang anggota.
Tugas dari MKD ini menyelesaikan sengketa ada di masyarakat secara adat yang umumnya memang menjadi wewenang para laki-laki.
Ia juga aktif diundang ke Musyarawah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbang). Menariknya, alih-alih datang sendiri, Saraiyah akan mengajak sejumlah perempuan lain. Bahkan ia memberikan kesempatan juga pada anggota perempuan lain untuk aktif di Musrenbang tersebut.
“Dulunya yang diundang itu hanya laki-laki saja, tapi karena kami memang diajarkan bagaimana mengadvokasi tentang kebijakan, kebijakan tidak hanya kebijakan tentang pendanaan, tapi banyak hal kebijakan lain tentang perempuan yang perlu kita advokasi dan sampaikan ke pemerintah desa, kami diundang juga. Undangan kan hanya ketua seringnya. Saya maunya teman-teman juga jadi paham, akhirnya datang juga yang lain,” tutur Saraiyah.
About the Author
